Penggunaan Penerbitan Majalah MediaHALO dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Pelanggan Pada Produk Kartu Halo (Studi Deskriptif Mengenai Upaya Public Relations dalam Meningkatkan citra PT Telkomsel (KM-07)

Perusahaan adalah suatu bentuk sistem yang dikoordinasi oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dikatakan merupakan suatu sistem karena terdiri dari berbagai bagian yang saling tergantung satu sama lain. Setiap perusahaan pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Salah satu keuntungan yang diperoleh, yaitu dengan menjual produk atau jasa sebanyak-banyaknya kepada konsumen dan pelanggan. Kelangsungan hidup suatu perusahan bergantung pada banyak dan tidaknya konsumen dan pelanggan yang dimiliki, karena merekalah yang dapat memberikan keuntungan kepada perusahaan. Tanpa konsumen dan pelanggan perusahaan tidak akan berjalan.

Konsumen dan pelanggan akan tertarik untuk membeli produk atau jasa yang perusahaan hasilkan apabila mereka memiliki sikap yang positif terhadap perusahaan. Sikap positif tersebut dapat terbentuk apabila konsumen dan pelanggan memiliki informasi yang cukup mengenai perusahaan dan produk atau jasa yang dihasilkannya. Informasi tersebut disampaikan pada konsumen dan pelanggan melalui proses komunikasi. Tanpa komunikasi tidak mungkin informasi bisa didapatkan, oleh karena itu komunikasi memegang peranan yangpenting dalam perusahaan untuk menyampaikan informasi dari perusahaan kepada konsumen dan pelanggan.

Komunikasi merupakan suatu cara untuk melakukan perubahan, mendorong dan mempertinggi motivasi, serta alat untuk mencapai tujuan. Tujuan utama dari komunikasi adalah adanya perubahan sikap menjadi positif dari komunikan. Mencapai tujuan tersebut dalam perusahaan yang mempunyai pelanggan yang banyak dan heterogen tidaklah mudah, hal ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan, kerangka pengetahuan dan pengalaman. Begitu pula PT Telekomunikasi Selular yang mempunyai konsumen banyak dan tingkat kedudukan yang berbeda.

PT Telekomunikasi Selular atau disingkat Telkomsel adalah salah satu perusahaan operator teknologi selular terbesar di Indonesia. Melalui visinya The Indonesian Wireless Telecommunication Solution Company, Telkomsel terus berupaya memberikan yang terbaik bagi pelanggan dan calon pelanggan. Salah satunya adalah dengan memberikan pelayanan akan informasi yang diperlukan pelanggan mengenai perusahaan. Oleh karena itu perlu dijalin komuniikasi yang baik antara perusahaan dengan pelanggannya, dengan tujuan terbinanya hubungan yang harmonis diantara keduanya, sehingga tujuan yang diemban perusahaan dapat tercapai. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan pelanggan adalah menerbitkan jurnal eksternal yang bernama mediaHALO.

Majalah mediaHALO pertama kali diterbitkan pada tanggal 26 Mei 1999 yang dikelola oleh Departemen Corporate Communications PT Telekomunkasi Indonesia. Majalah mediaHALO ini terbit secara bulanan yang didistribusikan melalui pos. Majalah mediaHALO ini berisikan aneka ragam informasi yang dikemas dalam berbagai rubrik pelanggan kita, info jaringan, info pembayaran, kuis smile, tips kartuHALO, GraPARI HALO, event HALO, service HALO, dan apresiasi pelanggan.

Majalah mediaHALO diharapkan menjadi media komunikasi antara perusahaan dengan pelanggannya, majalah mediaHALO diterbitkan dalam rangka menumbuhkan sikap positif pelanggan terhadap perusahaan. Setiap perusahaan selalu membutuhkan dukungan positif dari pelanggan agar dapat berlangsung terus. Oleh karena itu peranan media komunikasi sangat dibutuhkan sebagai sarana yang dapat menjembatani komunikasi antar perusahaan dan pelanggannya.

Dengan diterbitkannya majalah mediaHALO diharapkan dapat memperlancar arus informasi dari perusahan kepada pelanggan dan berdampak kepada tumbuhnya sikap positif pelanggan terhadap perusahaan.

Dilihat dari latar belakang yang diuraikan maka dapat dirumuskan masalah penelitian, yaitu “Bagaimana Penggunaan Penerbitan Majalah mediaHALO dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Pelanggan Pada Produk Kartu HALO”.

Pengaruh Komunikasi Interpersonal Antar Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang (KM-06)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Manusia di dalam kehidupannya harus berkomunikasi, artinya memerlukan orang lain dan membutuhkan kelompok atau masyarakat untuk saling berinteraksi. Hal ini merupakan suatu hakekat bahwa sebagian besar pribadi manusia terbentuk dari hasil integrasi sosial dengan sesamanya. Dalam kehidupannya manusia sering dipertemukan satu sama lainnya dalam suatu wadah baik formal maupun informal.


Organisasi adalah sebuah sistem sosial yang kompleksitasnya jelas terlihat melalui jenis, peringkat, bentuk dan jumlah interaksi yang berlaku. Proses dalam organisasi adalah salah satu faktor penentu dalam mencapai organisasi yang efektif. Salah satu proses yang akan selalu terjadi dalam organisasi apapun adalah proses komunikasi. Melalui organisasi terjadi pertukaran informasi, gagasan, dan pengalaman. Mengingat perannya yang penting dalam menunjang kelancaran berorganisasi, maka perhatian yang cukup perlu dicurahkan untuk mengelola komunikasi dalam organisasi. Proses komunikasi yang begitu dinamik dapat menimbulkan berbagai masalah yang mempengaruhi pencapaian sebuah organisasi terutama dengan timbulnya salah faham dan konflik

Komunikasi memelihara motivasi dengan memberikan penjelasan kepada para pegawai tentang apa yang harus dilakukan, seberapa baik mereka mengerjakannya dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja jika sedang berada di bawah standar.
Aktivitas komunikasi di perkantoran senantiasa disertai dengan tujuan yang ingin dicapai. sesama dalam kelompok dan masyarakat. Budaya komunikasi dalam konteks komunikasi organisasi harus dilihat dari berbagai sisi. Sisi pertama adalah komunikasi antara atasan kepada bawahan. Sisi kedua antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lain. Sisi ketiga adalah antara pegawai kepada atasan. Masing-masing komunikasi tersebut mempunyai polanya masing-masing.

Di antara kedua belah pihak harus ada two-way-communications atau komunikasi dua arah atau komunikasi timbal balik, untuk itu diperlukan adanya kerja sama yang diharapkan untuk mencapai cita-cita, baik cita-cita pribadi, maupun kelompok, untuk mencapai tujuan suatu organisasi.

Komunikasi merupakan sarana untuk mengadakan koordinasi antara berbagai subsistem dalam perkantoran. Menurut Kohler ada dua model komunikasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan perkantoran ini. Pertama, komunikasi koordinatif, yaitu proses komunikasi yang berfungsi untuk menyatukan bagian-bagian (subsistem) perkantoran. Kedua, komunikasi interaktif, ialah proses pertukaran informasi yang berjalan secara berkesinambungan, pertukaran pendapat dan sikap yang dipakai sebagai dasar penyesuaian di antara sub-sub sistem dalam perkantoran, maupun antara perkantoran dengan mitra kerja. Frekuensi dan intensitas komunikasi yang dilakukan juga turut mempengaruhi hasil dari suatu proses komunikasi tersebut.

Dalam hal komunikasi yang terjadi antar pegawai, kompetensi komunikasi yang baik akan mampu memperoleh dan mengembangkan tugas yang diembannya, sehingga tingkat kinerja suatu organisasi (perkantoran) menjadi semakin baik. Dan sebaliknya, apabila terjadi komunikasi yang buruk akibat tidak terjalinnya hubungan yang baik, sikap yang otoriter atau acuh, perbedaan pendapat atau konflik yang berkepanjangan, dan sebagainya, dapat berdampak pada hasil kerja yang tidak maksimal.

Peningkatan kinerja pegawai secara perorangan akan mendorong kinerja sumber daya manusia secara keseluruhan dan memberikan feed back yang tepat terhadap perubahan perilaku, yang direkflesikan dalam kenaikan produktifitas.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang merupakan salah satu organisasi formal di lingkungan aparatur pemerintah yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan khususnya kota Palembang. Program-program kerja yang dirancang bertujuan untuk menmpromosikan dan melindungi bidang kepariwisataan yang merupakan aset negara yang sangat penting sehingga sangat diharapkan kinerja yang optimal yang dapat diwujudkan melalui peranan komunikasi yang efektif supaya dapat memenuhi peran dan fungsinya sebagai aparat pemerintah yang mengabdikan dirinya pada bangsa dan negara ini.

Melihat pengaruh yang sangat penting antara proses komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi khususnya komunikasi interpersonal antar pegawai dengan tingkat kinerja pegawai maka penulis tertarik mengambil judul “Pengaruh Komunikasi Interpersonal Antar Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang.”

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan berikut :
1. Masih kurangnya komunikasi interpersonal yang terjadi antar pegawai.
2. Masih banyak ditemukan kendala atau hambatan-hambatan dalam melakukan komunikasi interpersonal.
3. Kurang optimalnya kinerja pegawai akibat buruknya proses komunikasi interpersonal yang terjadi.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kinerja pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang ?”.

PESAN KOMUNIKASI POLITIK ABDURRAHMAN WAHID (GUS DUR) DALAM GERAKAN DEMOKRASI DI INDONESIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KALANGAN NAHDLIYIN (KM-05)

BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah

Memasuki tiga dasawarsa terakhir dipenghujung abad ke-20, ada satu fenomena menarik di tengah-tengah masyarakat dunia, khususnya bangsa Indonesia, yaitu menguatnya tuntutan akan demokratisasi. Menguatnya tuntutan ini lantaran demokrasi dipandang sebagai sistem yang mampu mengantar masyarakat ke arah transformasi sosial politik yang lebih ideal. Demokrasi dinilai lebih mampu mengangkat harkat manusia, lebih rasional, dan realitis, untuk mencegah munculnya suatu kekuasaan yang dominan, represif, dan otoriter.


Demokrasi dapat dimengerti sebagai suatu sistem politik di mana semua warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu yang diadakan secara periodik dan bebas, yang secara efektif menawarkan peluang pada masyarakat untuk mengganti elit yang memerintah. Menurut Sundaussen dalam Murod (1999:59), demokrasi juga bisa dipahami sebagai suatu “policy” di mana semua warga menikmati kebebasan untuk berbicara, kebebasan berserikat, mempunyai hak yang sama di depan hukum, dan kebebasan untuk menjalankan agama yang dipeluknya. Meskipun begitu, Sundaussen meyakini bahwa tidak semua manifestasi-manifestasi tentang demokrasi di atas pernah dijalankan sepenuhnya, bahkan dalam suatu sistem yang demokratis sekalipun.
Setelah orde baru tumbang dan Indonesia secara dramatis sudah melangkah ke tahap institusionalisasi demokrasi, sebetulnya perubahan-perubahan penting telah banyak terjadi. Minimal dari segi pranata, legal dan institusional. Kita sudah melaksanakan pemilu legislatif dan pemilihan presiden secara langsung, kemudian banyak ritual-ritual demokrasi dimana partisipasi rakyat itu bisa diinstitusionalisasi berlangsung secara berkala dan reguler. Partai dibebaskan untuk berdiri, Indonesia mengalami periode dimana liberalisasi politik berpuncak pada multi partai yang luar biasa besar. Kondisi ini dapat dikatakan sebagai point of no return. Sejauh kita bertekad untuk meneruskan mekanisme politik seperti ini secara legal dan konstitusional.
Undang-Undang Dasar 1945 sudah menjamin proses itu berlangsung terus. Beberapa perubahan penting yang cukup mendasar, salah satunya adalah desentralisasi. Sekarang dalam tahap menuju desentralisasi demokrasi. Memang kita akui mengandung banyak sekali kelemahan, banyak pertikaian yang tidak perlu, dan banyak sekali benturan kepentingan yang sengit agar desentralisasi betul-betul bermakna desentralisasi demokrasi maupun desentraliasi kekuasaan. Suasana ini sudah berlangsung sebagai basis bagi kehidupan berkala kita selama lima tahun proses sirkulasi kekuasaan. Hanya saja, siapa yang memanfaatkan situasi ini, memanfaatkan institusi ini, memanfaatkan mekanisme dan prosedur yang sudah demokratis seperti ini. Kita tahu bahwa yang berhasil memanfaatkan secara maksimal ternyata adalah aktor-aktor politik. Hal ini bisa dilihat pada semangat elit politik mendirikan partai politik guna meraih kekuasaan.

Jadi yang kita pahami menyangkut gerakan demokrasi di Indonesia adalah berbasis aktor. Penulis mengasumsikan itu sebagai upaya berbagai kelompok aktor di kalangan masyarakat Indonesia, dan itu bisa berbagai variasi, yang berusaha memperkuat institusi-insitusi demokrasi pada tingkat yang lebih jauh, yaitu politik demokratisasi. Termasuk juga bagaimana demokrasi harus diberi konteks sosial kultural.

Diantara aktor politik yang turut berperan dalam gerakan demokrasi di Indonesia adalah KH. Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Sebagai mantan presiden RI keempat hasil koalisi poros tengah dan mantan ketua Umum NU selama tiga periode, Gus Dur sangat dikenal sebagai tokoh yang “nyeleneh”, vokal, dan kontroversi. Sebagai contoh kasus pencabutan SIUPP Monitor tahun 1990, di saat mayoritas umat Islam mengecam angket yang dibuat Tabloit Monitor, Gus Dur justru sebaliknya mengecam tindakan tersebut. Kecaman Gus Dur ini bukan semata-mata membela Monitor, namun sikap umat Islam dalam pandangannya sudah kelewat batas. Dalam pengertian, sikap umat Islam justru sudah mengarah pada sikap anti-demokrasi, misalnya meminta pencabutan terhadap Harian kompas dan Gramedia Group. Gus Dur menyatakan tidak setuju menyelesaikan masalah hanya dengan pencabutan SIUPP saja tanpa mengedepankan perkara ke pengadilan.

Gayanya yang seperti “pemain ketoprak” ini oleh Abdurraman Wahid sudah dirajut semenjak dia mulai berkecipung dalam discourse pemikiran pada awal 1970-an. Hanya saja lantaran setiap lontaran pemikirannya dipandang tidak lazim untuk zamannya, penuh kontroversi, dan selalu membuat orang “terkejut”, tidak heran bila ada atau bahkan banyak yang menganggap Gus Dur sebagai cendekiawan Muslim penuh kontroversi, dan aneh. Predikat ini secara konsisten dipertahankannya hingga sekarang (Murod, 1999: 86).

Predikat ini tampaknya cukup tepat, bila mengamati sikap dan pemikiran politik Abdurrahman Wahid, sejak kemunculannya sebagai seorang scientist sampai kemudian menjadi seorang aktor politik (political player) yang cukup mumpuni, atau sebagai politisi paling ulung di era 1990-an, menurut Salim Said dalam Murod (1999:86). Dalam berbagai sepak terjangnya, Abdurrahman Wahid nyaris selalu berseberangan dengan mainstream sebagian cendekiawan Islam.

Secara faktual asumsi ini tak bisa dibantah, hanya saja menurut Al-Zastrouw (1994:2), bila dikaji secara lebih jauh apa yang dilakukan Abdurrahman Wahid sebenarnya hal yang wajar dan biasa terjadi dalam proses kehidupan. Jika dikatakan aneh dan kontroversi itu lantaran keberaniannya untuk berbeda dan keluar dari kelaziman. Ini diperkuat Emha Ainun Nadjib yang menyebut Abdurrahman Wahid sebagai “orang gila” dalam sejarah. “Orang gila” yang dimaksud Emha Ainun Najib adalah orang yang menggagas apa yang tidak digagas orang lain, memikirkan apa yang tidak dipikirkan orang lain, dan membayangkan apa yang tidak dibayangkan orang lain (1993:12).

Sementara Hakim (dalam murod,1993:87), menyarankan bahwa untuk memahami Abdurrahman Wahid, ada tiga kunci yag harus diperhatikan, liberalisme, demokrasi, dan universalisme. Bila kita memahami dalam bingkai tiga kata kunci ini, apapun pemikiran atau langkah Gus Dur akan bisa dimaklumi. Artinya, bukan Abdurrahman Wahid yang mendahului jamannya, tetapi terkadang tidak sedikit orang yang terlalu konservatif, a-priori, picik, dan sempit pandangan dalam mengekspresikan sepak terjang Abdurrahman Wahid.

Sebelumnya, Abdurrahman Wahid juga pernah melontarkan berbagai gagasan yang terbilang aneh, seperti mengganti assalamu’alaikum menjadi “selamat pagi, sore atau malam”, menjadi juri Festifal Film Indonesia (FFI), membuka Malam Puisi Jesus Kristus di gereja, menolak bergabung dengan ICMI, di kala sebagian besar umat Islam mendambakan kehadirannya, termasuk juga keterlibatannya sebagai ketua di Forum Demokrasi (Fordem), serta kunjungannya ke negara Zionis, Israel.

Bukan hanya itu, dalam konteks pergulatan politik di tingkat elit, Abdurrahman Wahid juga terbilang kontroversi dan vokal. Karenanya tidak mengherankan kalau kemudian ia sering terhalang oleh berbagai rintangan. Akhir 1998-an sampai dengan pertengahan 2004 merupakan masa penuh tantangan bagi Abdurrahman Wahid dalam konstelasi politik nasional.

Dalam rangka membangun demokrasi di Indonesia, Abdurrahman Wahid bersama tiga tokoh nasional lainnya, M. Amien Rais, Megawati Soekarnoputri, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X, mengadakan pertemuan politik di Ciganjur hingga melahirkan deklerasi Ciganjur (10/11/1998), disamping merupakan peristiwa ‘langka’, memiliki makna signifikan bagi gerakan demokrasi di Indonesia.

Menurut Alfian (2001:36), setidaknya ada tiga makna signifikan atas pertemuan Ciganjur. Pertama, ia bermakna mendalam bagi kemajuan pendidikan politik secara luas. Ini terlihat dari delapan butir kesepakatan, yang menekankan orientasi persatuan dan kesatuan bangsa secara utuh, pengembalian kedaulatan rakyat, desentralisasi pemerintahan, perspektif reformasi untuk generasi baru, pemilu yang independen, penghapusan dwifungsi ABRI, pengusutan harta kekayaan Soeharto, dan pembubaran pengamanan swakarsa SI MPR.

Kedua, ia bermakna signifikan bagi perkembangan konstruktif Indonesia masa depan, tatkala kini kebekuan (kultur) politik terjadi. Munculnya kekuatan-kekuatan politik baru, yang mewujud dalam banyaknya partai politik baru, merupakan fenomena yang perlu dijawab dengan sikap-sikap kedewasaan dalam pergaulan politik nasional.
Ketiga, ia mengawali sebuah ‘tradisi baru’ bagi upaya membangun demokrasi dan masyarakat madani di Indonesia. Tradisi ini menyiratkan pentingnya duduk bersama untuk merundingkan masalah-masalah bersama, dalam konteks reformasi dan kebangsaan.
Deklerasi Ciganjur merupakan starting point bagi elit politik untuk meneruskan gerakan demokrasi di Indonesia pasca kejatuhan orde baru, peristiwa ini juga merupakan jempatan bagi Abdurrahman Wahid menjadi presiden RI ke-empat.

Peristiwa yang cukup spectacular dalam kehidupan politik Gus Dur juga nampak ketika ia membacakan dekrit presiden dengan maksud membubarkan parlemen DPR dan MPR, ia menganggap tindakan dewan sudah melampaui batas dan keluar dari koridor demokrasi, namun tindakan ini jadi bumerang bagi Gus Dur yang berakibat harus turun dari jabatannya sebagai presiden.

Sikap Gus Dur bertendensi politis lainnya yang masih aktual adalah ketika ia memilih Golput (golongan putih) dalam pemilihan presiden secara langsung 2004. Gus Dur melakukan hal itu sebagai protesnya atas kecurangan, pemihakan, manipulasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menurutnya melanggar sejumlah undang-undang Pemilu.

Sekalipun atas nama pribadi, sikap golput KH. Abdurrahman Wahid tersebut diduga berdampak pada peran serta masyarakat dalam pemilihan presiden secara langsug, hal ini dapat dilihat pada rekapitulasi KPU dari 155.048.803 pemilih terdaftar, lebih dari 36 juta di antaranya tidak mempergunakan hak pilihnya (golput). Jumlah ini jauh lebih tinggi dari perolehan suara pasangan Megawati Soekarnoputri dan KH. A. Hasyim Muzadi yang berada di urutan kedua dengan 31,5 juta suara (26,6 %). Perilaku golput ini meningkat pada pelaksanaan pilpres II menjadi 44 juta lebih besar dari perolehan suara pasangan Mega-Hasyim yang tetap diurutan kedua dengan 43,2 juta suara (39,1 %).

Pilihan golput masyarakat terjadi di semua kota di Indonesia, seperti juga di Samarinda tempat penelitian ini dilakukan, Sebanyak 32,52 persen atau 683.635 pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak menggunakan hak suaranya alias golput dalam Pilpres putaran kedua 20 September 2004. Angka ini meningkat dibandingkan dengan Pilpres putaran pertama yang mencapai 29,95 persen atau 607.483 pemilih dari jumlah pemilih terdaftar sebanyak 2.028.160 orang.

Sebagai seorang tokoh NU dan telah menjadi ketua umum selama tiga periode, manuver politik Gus Dur tak lepas dari perjalanan NU. Melalui partai politik PKB yang berbasis massa warga nahdliyin. Agaknya Gus Dur hendak mengangkat derajat politik di kalangan NU. Hal ini setidaknya, terbaca dalam dua hal. Pertama, Gus Dur sengaja memunculkan namanya dengan legitimasi pimpinan NU yang memiliki banyak pengikut sebagai repsentasi kelompok informal-luar sistem.

Kedua, Gus Dur berhasil memantapkan dirinya sebagai poros politik dominan ditubuh NU walaupun ditubuh NU terbelah dalam beberapa partai politik, bahkan lebih dari itu Gus Dur telah menjadi tokoh nasional dan internasional (Alfian, 2001:35)
Melihat banyaknya aktivitas Gus Dur yang mengandung pesan politik dalam gerakan demokrasi di Indonesia dan diduga turut mempengaruhi perilaku politik rakyat Indonesia khususnya warga NU menjadi sangat menarik untuk diteliti lebih mendalam.

Rumusan Masalah
Bagaimana pesan komunikasi politik Gus Dur dalam Gerakan Demokrasi Di Indonesia pada kalangan Nadliyin di Samarinda ?
Bagaimana perilaku Kalangan Nahdliyin dalam Menerima Pesan Gus Dur?
Bagaiman pengaruh pesan komunikasi politik Gus Dur di kalangan nahdliyin Samarinda ?

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang diangkat, yaitu untuk:
Untuk menganalisis bentuk pesan komunikasi politik Gus Dur dalam Gerakan Demokrasi Di Indonesia pada kalangan Nadliyin di Samarinda.
Untuk menganalisis perilaku Kalangan Nahdliyin dalam menerima Pesan politik Gus Dur.
Untuk menganalisis pengaruh pesan komunikasi politik Gus Dur di kalangan Nahdliyin Samarinda.

ANALISIS KONEKSITAS KOMUNIKASI ORGANISASI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU PAREPARE TERHADAP PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN ... (KM-04)

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global (Tap. MPR No. IV/MPR/1999).

Dalam mengimplementasikan pembangunan nasional senantiasa mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, serta kokoh, baik kekuatan moral maupun etika bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan nasional, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu :
Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pernyataan di atas merupakan cerminan bahwa pada dasarnya tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera, lahiriah maupun batiniah. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia merupakan pembangunan yang berkesinambungan, yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah dan memberikan hasil dan daya guna yang efektif bagi kehidupan seluruh bangsa Indonesia maka pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada perencanaan yang terprogram secara bertahap dengan memperhatikan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah merancang suatu perencanaan pembangunan yang tersusun dalam suatu Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun), dan mulai Repelita VII diuraikan dalam suatu Repeta (Rencana Pembangunan Tahunan), yang memuat uraian kebijakan secara rinci dan terukur tentang beberapa Propenas (Program Pembangunan Nasional). Rancangan APBN tahun 2001 adalah Repeta pertama dari pelaksanaan Propenas yang merupakan penjabaran GBHN 1999-2004, di samping merupakan tahun pertama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Sejak repelita pertama (tahun 1969) hingga repelita sekarang (tahun1999) telah terealisasi beberapa program pembangunan yang hasilnya telah menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. Meskipun realisasi pembangunan telah menyentuh dan dinikmati oleh hampir seluruh masyarakat, namun tidak berarti terjadi secara demokratis. Dengan kata lain, hasil-hasil pembangunan tersebut belum mampu menjangkau pemerataan kehidupan seluruh masyarakat. Masih banyak terjadi ketimpangan atau kesenjangan pembangunan maupun hasil-hasilnya, baik antara pusat dan daerah atau dalam lingkup yang luas adalah kesenjangan antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI), khususnya pada sektor ekonomi. Salah satu kesenjangan di sektor ekonomi tersebut diantaranya adalah tidak meratanya kekuatan ekonomi di setiap wilayah, seperti tidak meratanya tingkat pendapatan (per kapita) penduduk, tingkat kemiskinan dan kemakmuran, mekanisme pasar dan lain-lain.

Dampak dari kesenjangan tersebut telah menimbulkan beberapa gejolak dalam bentuk tuntutan adanya pemerataan pembangunan maupun hasil-hasilnya, dari dan untuk setiap wilayah di Indonesia. Untuk mengurangi bahkan menghilangkan kesenjangan tersebut pemerintah telah menempuh beberapa kebijaksanaan pembangunan diantaranya dengan memberlakukan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang pada prinsipnya merupakan pelimpahan wewenang pusat ke daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.
Khusus pada pengembangan Kawasan Timur Indonesia, pemerintah telah menempuh pula suatu kebijaksanaan pembangunan sektor ekonomi untuk setiap kawasan andalan di setiap propinsi KTI, yakni melalui Keppres Nomor 8 tahun 1996 dengan menetapkan 13 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). Aktualisasi dari pelaksanaan Keppres tersebut adalah dengan pembentukan suatu lembaga khusus Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (DP-KTI), dan lembaga ini telah menetapkan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) untuk wilayah andalan Propinsi Sulawesi Selatan, yakni Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare yang meliputi lima wilayah, yakni Kotamadya Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, dan Kabupaten Enrekang. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare berpusat di Kotamadya Parepare.

Pertimbangan utama pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare adalah dalam rangka memacu dan meningkatkan kegiatan pembangunan, khususnya pada sektor ekonomi bagi daerah hinterland (sekitarnya) kelima Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare tersebut dengan memberikan peluang bagi para investor, baik investor asing maupun investor luar negeri untuk berperan aktif secara lebih luas di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini ditegaskan dalam Keppres Nomor 164 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare, sebagai berikut:

Bahwa dalam upaya memacu dan meningkatkan kegiatan pembangunan serta dalam rangka memberikan peluang kepada dunia usaha untuk berperan serta secara lebih luas di Kawasan timur Indonesia, khususnya Propinsi Sulawesi Selatan dipandang perlu menetapkan beberapa wilayah tertentu sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang berpusat di Kotamadya Parepare.


Dengan demikian pembentukan KAPET Parepare tersebut merupakan salah satu wujud nyata tindakan antisipatif pemerintah dalam rangka memasuki dan menghadapi era globalisasi yang penuh dengan persaingan yang ketat dan semakin kompetitif.

Bila ditinjau dari pembentukannya, KAPET Parepare hadir satu tahun lebih dahulu dibanding pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, dan bagi KTI, khususnya Propinsi Sulawesi Selatan, kehadiran KAPET Parepare memiliki arti yang lebih penting karena sifatnya yang lebih “khusus” dan “focus” terhadap upaya memacu dan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Namun di lain pihak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diharapkan dapat berperan sebagai instrumen pendukung operasional kinerja dan visi KAPET Parepare sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi, yaitu terwujudnya wilayah KAPET Parepare sebagai kawasan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat menggerakkan perekonomian wilayah melalui percepatan pembangunan ekonomi yang didasarkan atas potensi sektor/komoditas unggulan serta keterkaitan antar wilayah yang berbasis kemandirian lokal.

Sejak kehadirannya, kinerja KAPET Parepare telah melakukan upaya-upaya pendayagunaan potensi daerah, namun sampai saat ini pertumbuhan ekonomi belum mampu mencapai angka optimal. Menurut penulis, hal tersebut disamping disebabkan oleh keterbatasan kemampuan daerah itu sendiri, khususnya dalam hal working capital (permodalan kerja), disebabkan pula oleh kurang terjalinnya komunikasi atau hubungan kerja organisasi antar kelima wilayah KAPET Parepare tersebut.

Hal tersebut menunjukkan bahwa konsekuensi dari upaya percepatan pembangunan ekonomi kawasan tersebut diperlukan adanya working interaction (interaksi kerja) dalam konteks working connection (hubungan kerja) organisasi yang terkoordinasi secara terbuka dan profesional antar kelima wilayah KAPET Parepare tersebut, diantaranya dalam bentuk interconnection (koneksitas) kebijakan-kebijakan organisasi, seperti koordinasi, sosialisasi, sinergis, dan evaluasi pelaksanaan program maupun hasilnya bagi kelima wilayah KAPET Parepare tersebut.
Dengan terjalinnya interconnection (koneksitas) antar kelima wilayah KAPET Parepare dalam bentuk interaksi komunikasi organisasi dalam kapasitasnya sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan percepatan pembangunan ekonomi secara terpadu, efektif dan efisien di setiap daerah hinterlandnya.

Dalam penelitian ini, penulis membatasi diri pada koneksitas dalam konteks komunikasi organisasi antar kelima wilayah KAPET Parepare tersebut, yang berkaitan dengan usaha-usaha yang mengarah pada percepatan pembangunan ekonomi untuk setiap daerah-daerah hinterlandnya dalam Propinsi Sulawesi Selatan.


Berangkat dari pemikiran di atas, maka penulis berusaha mengkaji lebih cermat tentang koneksitas antar kelima wilayah KAPET Parepare tersebut dalam kaitannya dengan usaha percepatan pembangunan ekonomi masing-masing daerah hinterlandnya serta faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, dengan melakukan penelitian yang berjudul:
Analisis Koneksitas Komunikasi Organisasi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Parepare terhadap Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Hinterland.

Rumusan Masalah
Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi, sebagaimana yang dikemukakan pada latar belakang masalah, maka melahirkan beberapa butir permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana koneksitas komunikasi organisasi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Parepare ?
2. Bagaimana percepatan pembangunan ekonomi daerah hinterland Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare ?
3. Sejauh mana pengaruh dan hubungan koneksitas komunikasi organisasi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare terhadap percepatan pembangunan ekonomi daerah hinterlandnya ?

STRATEGI MEMENANGKAN PERSAINGAN DALAM PEMASARAN SURAT KABAR HARIAN DI MAKASSAR KASUS FAJAR, TRIBUN TIMUR DAN PEDOMAN RAKYAT (KM-03)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Tertulis dalam sejarah Indonesia bahwa, pada tahun 1999 Indonesia melakukan perubahan besar yaitu masyarakat menuntut kebebasan yang disebut reformasi, masa ini masyarakat menuntut transparansi dari pemerintah. Pers dalam hal ini ikut mengambil bagian terpenting dan menguntungkan, karena semua warga negera Indonesia berhak untuk mendirikan perusahaan pers.


Hal ini membuat bisnis dibidang pers mengalami persaingan yang sangat ketat karena itu industri pers dituntut untuk mengemas produk informasinya lebih canggih lagi mengingat bisnis informasi sudah menjadi trend diawal millenium III.
Dalam bidang informasi, menguasai pangsa pasar dan masuk dalam persaingan ketat antara perusahaan menjadi bagian terpenting dan tidak bisa dielakkan karena masyarakat penikmat informasi menjadikan berita sebagai kebutuhan sehar-hari yang tidak bisa diabaikan keberadakannya. Oleh karena itu, kehadiran media informasi baik milik pemerintah maupun swasta sangat menunjang pengadakan informasi dan itu sangat diperlukan. Informasi itu bisa melalui media cetak maupun elektronik.

Dalam persaingan media massa, selain media cetak sendiri, media elektronikpun (radio dan Televisi) dan media internet walaupun hanya satu persen bangsa Indonesia yang terkait ke internet, juga melakukan persaingan namun tidak separah dengan persaingan media cetak, karena kita mengenal lokalisasi media yang menjadi ancaman langsung bagi media nasional seperti surat kabar daerah, majalah daerah.

Karena itu, saat ini bisnis surat kabar pada saat ini merupakan bisnis yang menggiurkan bagi pengusaha-pengusaha pers, selama masyarakat Indonesia masih terikat dalam media konvensional, namun hal ini perusahaan pers perlu manajemen yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan dalam persaingan persuratkabaran dewasa ini.
Dalam hal ini perusahaan pers yang berusaha menciptakan produk, guna memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Karena demikian besar dan ketatnya persaingan yang mendominasi dunia usaha dewasa ini, dimana perusahaan berlomba menguasai pangsa pasar.

Namun dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup suatu perusahaan, seringkali perusahaan tersebut dihadapkan pada berbagai kesulitan, misalnya kesulitan merebut pangsa pasar yang lebih luas sebagai akibat dari persaingan antara perusahaan untuk mengatasi keadakan tersebut diatas.
Memperhatikan kepuasan kepada konsumen dan masyarakat merupakan tujuan utama suatu perusahaan yang menganut konsep pemasaran yang mengajarkan bahwa rumusan strategi pamasaran sebagai suatu rencana yang diutamakan untuk mencapai tujuan tersebut, harus berdasarkan kebutuhan dan keinginan konsumen.

Konsumen perusahaan bukanlah merupakan tindakan khusus, tetapi lebih merupakan pernyatakan yang menunjukkan usaha-usaha pokok diarahkan untuk mencapai tujuan. Strategi pemasaran itu sendiri terdiri dari unsur-unsur pemasaran terpadu yaitu product, price, place, dan promotion (komunikasi pemasaran) yang selalu berubah-ubah sejalan dengan aktivitas perusahaan dan perubahan lingkungan pemasarannya serta perubahan prilaku konsumennya.

Dengan adanya perusahaan dalam masyarakat, pola beli yang berubah-ubah telah mengakibatkan banyaknya perusahaan hidup dalam situasi yang tidak menentu sehingga para pengusaha dituntut untuk mendalami pengetahuan tentang strategi bersaing yang mana merupakan salah satu aspek yang dapat memperlancar tujuan perusahaan yang ingin dicapai.

Beberapa perusahaan pers di Makassar yang telah melayani segmen pembaca surat kabar kini mengalami panetrasi pasar dan produk bersaing dalam era globalisasi informasi ini.

Persaingan terdapat dari suatu industri yang mengejar pasar sasaran yang sama. Strategi bersaing meliputi penentuan posisi dalam suatu untuk memaksimalkan nilai kemampuan yang membedakannya dengan para pesaing, karena aspek yang sangat penting dalam perumusan strategi bersaing adalah analisis pesaing, yang mana sasarannya adalah pengembangan profit, sifat dan sukses dari akibat kemungkinan perubahan strategi yang dapat dilakukan oleh tiap-tiap pesaing.
Di Makassar ada tiga perusahaan surat kabar yaitu harian Fajar Tribun Timur dan Pedoman Rakyat yang dianggap mempunyai persaingan dalam pemasaran. Mereka dituntut bagaimana dapat mempertahankan perkembangan pemasarannya

B. Permasalahan
Strategi apa yang diterapkan oleh surat kabar harian Fajar, Tribun Timur dan Pedoman Rakyat dalam memenangkan persaingan dalam pemasaran.
Pertanyakan Penelitian :
1. Apakah strategi pemasaran yang dilakukan oleh surat kabar harian Fajar, Tribun Timur dan Pedoman Rakyat dapat meningkatkan oplah penjualan ?
2. Apakah bauran pemasaran yang digunakan oleh surat kabar harian Fajar, Tribun Timur dan Pedoman Rakyat berbeda dalam mempertahankan pangsa pasarnya?

PERANAN MEDIA KOMUNIKASI (RADIO SWASTA) DALAM MENINGKATKAN TINGKAT KEPEDULIAN MASYARAKAT DI KOTAMADYA YOGYAKARTA (KM-02)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Sepintas lalu, hubungan lingkungan hidup dengan komunikasi mungkin tidak nampak. Namun kalau dipikirkan secara lebih mendalam, lingkungan hidup sebenarnya merupakan konsep yang sangat relevan bagi komunikasi ditinjau dari berbagai segi.


Pertama, dipandang dari segi luas, komunikasi hanya berarti dalam konteks lingkungan hidup. Pada intinya. komunikasi adalah proses yang menyangkut hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya Tanpa komunikasi manusia jadi terpisah dari lingkungan. Namun tanpa lingkungan komunikasi menjadi kegiatan yang tidak relevan. Dengan kata lain, manusia berkomunikasi karena perlu mengadakan hubungan dengan lingkungannya, meskipun caranya berbeda tergantung lingkungan yang dihadapi, umpamanya dengan lingkungan sosial tertentu.
Kedua, secara langsung atau tidak sebagian besar komunikasi manusia sebenarnya menyangkut atau bertitik tolak pada informasi tentang lingkungannya. Baik mengenai benda fisik dan komponen lingkungan itu, prinsipnya yang mengatur hubungan antara komponen tersebut, proses dan cara kerjanya, ataupun gagasan dan keinginan yang ada dalam otak manusia mengenai bagaimana seharusnya lingkungan itu. Ini bukanlah hal baru. Pengetahuan dan konsep yang ada pada seseorang dibentuk pertama kali oleh lingkungannya, atau berdasar kepada hal-hal yang diamati dari lingkungan. Andaikata ia kemudian belajar tentang hal-hal mengenai lingkungan yang lain, informasi itu pun akan selalu mengacu atau dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya. Itulah sebabnya maka komunikasi biasanya lebih lancar dan lebih efektif jika menyangkut atau berkaitan dengan lingkungan yang telah dikenalnya. Dapat dikatakan komunikasi akan makin berarti bagi seseorang jikalau informasi yang disampaikan makin terkait dengan lingkungan orang itu.
Berkaitan erat dengan ini adalah relevansi lingkungan yang ketiga, yaitu dari segi fungsi komunikasi. Seperti yang dikemukakan banyak pakar, bahwa salah satu fungsi penting komunikasi bagi manusia dalam masyarakat adalah pengamatan lingkungan. Di mana ada media, fungsi ini terbantu dengan komunikasi massa yang diharapkan menyampaikan hasil pengamatan secara teratur dan sistematik. Dimana tidak ada media, fungsi ini dilakukan melalui komunikasi interpersonal dan sosial. Orang saling bertanya dan bertukar informasi setiap hari untuk mendapatkan gambaran mengenai perubahan yang terjadi dan keadaan terakhir (termasuk ancaman, bahaya maupun keadaan yang menguntungkan) yang berkembang di sekitaraya, agar mereka dapat menyesuaikan kehidupannya, sebaik mungkin (M. Alwi Dahlan, 1987: 2-3).
Oleh karena itu informasi yang diperoleh melalui berbagai media massa memegang peranan sangat penting dalam membentuk sikap mental masyarakat agar dapat berperan secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan umumnya dan terhadap kesadaran untuk aktif menjaga kelestarian lingkungan khususnya. Namun dalam pemberian informasi kepada masyarakat ada masalah-masalah yang harus dihadapi;
1. Pemastian penerimaan informasi.
2. Informasi lintas batas (transfrontier).
3. Informasi tepat waktu (timely information).
4. Informasi lengkap (comprehensive information).
5. Informasi yang dapat dipahami (comprehensible information)
(Koesnadi, 1988: 141-144).
Adanya permasalahan ini menuntut bahwa informasi yang dibutuhkan, diharapkan akan memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi masyarakat. Kedudukan masyarakat amat penting karena keefektifannya bertindak selaku pengawas terhadap setiap adanya permasalahan lingkungan sehingga diharapkan dengan secepatnya kondisi tersebut diantisipasi dan dikembalikan ke keadaan semula.
Dengan makin berkembangnya teknologi komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dan kelestarian lingkungan, sebenarnya masalah kecepatan, daya jangkau, ketepatan, volume maupun jenis informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat sudah tidak lagi menjadi permasalahan. Dalam kenyataannya masyarakat masih banyak yang belum memahami apa yang seharusnya diketahui mengenai lingkungan sekitarnya terutama terhadap kegiatan-kegiatan yang memungkinkan timbulnya masalah lingkungan. Seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat, akhir-akhir ini masalah lingkungan banyak menarik perhatian terutama dari media massa yang meliput secara langsung atau berdasarkan laporan dari masyarakat yang terkena dampak masalah lingkungan.
Dari ketentuan Undang Undang No. 4 Tahun 1982 Pasal 9 tentang Lingkungan Hidup yang berbunyi;
"Pemerintah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan, dan penelitian tentang lingkungan hidup".

serta penjelasannya;
"Pendidikan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat dilaksanakan baik melalui jalur pendidikan formal mulai dari taman kanak-kanak atau sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi maupun melalui jalur pendidikan nonformal"

penyebarluasan informasi lingkungan dapat dilaksanakan melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan secara formal maupun non formal. Dengan makin berkembangnya kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup maka dikeluarkanlah peraturan perundangan lingkungan hidup yang baru yaitu Undang Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan penyempurnaan dari Undang Undang No. 4 Tahun 1982. Selanjutnya Undang Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini disebut UUPLH.

Dalam Pasal 10 huruf b UUPLH dengan tegas disebutkan bahwa;
“Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup”

dalam penjelasannya;
“Kegiatan ini dilakukan melalui penyuluhan, bimbingan, serta pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia”

Berbagai bentuk informasi lingkungan wajib diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk peningkatan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam mengelola lingkungannya. Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPLH yang menyebutkan;
“Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup”

maka tanggung jawab terhadap lingkungan bukan hanya terletak kepada pemerintah saja tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan karena baik secara langsung maupun tidak langsung masyarakat merasakan dampak negatif dari kerusakan lingkungan itu. Dengan dasar pemikiran itu penggunaan berbagai media massa sangat menunjang berbagai bentuk usaha peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Dari dua bentuk media massa yaitu media elektronik dan media cetak, radio merupakan salah satu media elektronik yang berfungsi sebagai media penyampaian informasi dan dinilai mampu untuk menjangkau segala lapisan masyarakat. Oleh karena itu rasio memegang peranan pentin dalam menumbuhkan dan membina sikap mental masyarakat dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah lingkungan.
Dari ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi yang menyatakan bahwa;
"Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus dapat dilakukan oleh instansi pemerintah tertentu, perseorangan, atau badan hukum selain badan penyelenggaraan dan badan lain sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)"

maka secara jelas dinyatakan bahwa di samping pemerintah selaku pembina dan penyelenggara telekomunikasi pihak swasta dapat juga berperan serta baik perseorangan maupun badan hukum. Ketentuan ini berimplikasi kepada media elektronik, televisi maupun radio, sehingga pada saat ini telah berdiri sejumlah televisi swasta dan radio swasta.
Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat media komunikasi milik pemerintah, TVRI dan RRI, dan media komunikasi swasta, yaitu radio siaran swasta FM dan AM yang dapat digunakan untuk penyampaian informasi mengenai masalah lingkungan Informasi ini dapat dikemas dalam bentuk acara khusus maupun dengan memasukkan pesan ke dalam acara tertentu.
Peranan penting TVRI, RRI, dan radio swasta adalah dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran lingkungan sehingga peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat meningkat.

B. Perumusan Masalah
1. Bagaimana peranan radio siaran swasta dapat meningkatkan dan memberikan
bekal pengetahuan mengenai lingkungan kepada masyarakat dikaitkan dengan
ketentuan Pasal 10 huruf b UUPLH?
2. Dari ketentuan yang telah ada yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
1970 tentang Radio Siaran Non-Pemerintah, berutama mengenai fungsinya sebagai alat pendidikan dan alat penerangan, apakah ketentuan ini sudah dapat berjalan seperti yang diharapkan oleh ketentuan Pasal 10 huruf b UUPLH ?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap adanya program atau acara yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian lingkungan yang dikelola oleh radio siaran swasta?

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU KONSUMEN DALAM PEMBELIAN TELEPON SELULER (KM-01)

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan teknologi informasi dan globalisasi yang begitu pesat, berdampak semakin tingginya persaingan memperebutkan pangsa pasar pada dunia usaha saat ini. Perusahaan yang ingin berhasil dalam persaingan pada era millinium harus memiliki strategi perusahaan yang dapat memahami perilaku konsumen. Perusahaan yang baik adalah memahami betul siapa konsumennya dan bagaimana mereka berperilaku. Pemahaman mengenai siapa konsumennya akan menuntun para pengusaha kepada keberhasilan memenangkan persaingan dunia usaha yang telah melampaui batas negara.


Dunia teknologi informasi memang selalu menarik untuk diamati, terutama yang berkaitan dengan telekomunikasi. Ini ditandai dengan perkembangan internet, kemudian disusul dengan teknologi telepon seluler yang begitu cepat dan canggih sehingga setiap orang tertarik untuk memiliki. Sekarang ini setiap orang tidak hanya memiliki suatu produk karena fungsinya saja, tetapi juga rasa bangga dan pengakuan yang didapatkan dari memiliki produk tersebut.
Teknologi dalam telepon seluler merupakan salah satu daya tarik untuk menarik perhatian konsumen untuk membeli. Desain atau model unik serta teknologi yang digunakan seperti kamera, bunyi panggilan serta fasilitas yang dapat berinternet merupakan daya tarik untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Seperti yang dilakukan oleh perusahaan telepon seluler NOKIA yang memiliki keunggulan dalam hal desain/model dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya seperti MOTOROLA, ERICCSON (kemudian merger dengan SONY menjadi SONY ERICCSON), SAMSUNG dan SIEMENS
Desain yang beda dan unik tetapi tidak lagi di monopoli oleh NOKIA tetapi perusahaan Korea Selatan SAMSUNG perusahaan ini sudah mulai memasuki pangsa pasar telepon seluler setelah perusahaan ini telah memasuki pangsa pasar komputer hingga mesin cuci. Desain SAMSUNG dikembangkan oleh peneliti-penelitinya dengan desain yang lebih canggih sehingga menghasilkan telepon seluler yang gaya dan lucu yang dikemas untuk golongan anak muda. Bahkan sekarang SAMSUNG mengembangkan desain ”generik” yang dapat menggambarkan identitas SAMSUNG sehingga konsumen melihat telepon seluler, mereka akan berkata ”oh, itu pasti SAMSUNG”
Perkembangan telepon seluler dengan teknologi informasi yang digunakan serta desain dan model telepon seluler, ditandai dengan peningkatan penjualan setiap tahunnya. Di mana tahun 2004 telepon seluler telah dilempar ke pasar sebesar 194,3 juta unit telepon seluler. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 18,1 persen dibandingkan pada kuartal ketiga tahun 2004 dan naik 24 persen dari tahun 2003.
Persaingan sangat ketat diantara telepon seluler dimana NOKIA meraih pangsa pasar telepon seluler sebesar 30 persen, kemudian MOTOROLA dengan pangsa pasar 16,4 persen, dimana mengirimkan 10 juta ponsel ke pasaran, dan produsen asal Korea Selatan SAMSUNG berusaha mengejar dengan 10,9 persen.
Tabel 1
Peringkat Telepon Seluler di Dunia
PERINGKAT TELEPON SELULER DUNIA
VENDOR PANGSA PASAR
Nokia
Motorola
Samsung
LG
Siemens
Lainnya 30 %
16,4 %
10,9 %
7,2 %
0,3 %
35,2 %
Total 100 %
Sumber : WWW. IDC.COM Tahun 2005
Peningkatan penjualan telepon seluler yang cukup pesat, dapat dilihat strategi pemasaran perusahaan-perusahaan telepon seluler dalam mengubah perilaku untuk membeli telepon seluler mereka. Salah satu dengan melakukan promosi dengan iklan. Karena menurut seorang biro iklan mengatakan bahwa pengaruh iklan terhadap peningkatan penjualan cukup besar, walaupun belum ada suatu riset yang mengatakan bahwa seberapa persen pengaruh iklan terhadap peningkatan penjualan.
Salah satu pemimpin pasar telepon seluler dunia NOKIA dalam strategi pemasarannya selain menggunakan iklan sebagai promosi, salah satunya yaitu dengan mengamati pola perilaku konsumen dan menarik konsumen atau memberikan kemudahan dan tawaran kepada konsumennya dengan membentuk suatu komunitas yang disebut CLUB NOKIA. Komunitas ini dijadikan sebagai senjata oleh NOKIA untuk mempertahankan dan meningkatkan penjualannya, dimana sesama pengguna NOKIA dapat saling berinteraksi dan tentunya memperoleh sesuatu yang tidak bisa didapatkan oleh konsumen pengguna telepon seluler merek lain dan bisa juga menarik konsumen untuk memiliki telepon seluler NOKIA dengan informasi dari komunitas ini.
Perusahaan telepon seluler yang memasarkan produknya dengan persaingan yang semakin sulit, sudah seharusnya memperhatikan perilaku dari target konsumen seperti yang dilakukan NOKIA seperti, gaya hidup, tingkat harga, kualitas produk, model dan lain sebagainya. Yang penting bagaimana perusahaan bisa memposisikan produk mereka di mata konsumen dan harus bisa dibedakan dengan produk lain yang sejenisnya.
Dalam perkembangan konsep pemasaran mutakhir konsumen ditempatkan sebagai sentral perhatian bagi perusahaan. Adu dua alasan mengapa konsumen sebagai titik sentral perhatian pemasaran. Pertama, sebagai titik sentral konsumen, perusahaan juga harus mempelajari apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen merupakan hal yang sangat penting. Untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen, maka aspek-aspek yang mempengaruhi konsumen secara individu seperti persepsi, cara memperoleh informasi, sikap, demografi, kepribadian dan gaya hidup konsumen perlu dianalisis. Selain juga dianalisis aspek lingkungan seperti budaya, kelas sosial, proses komunikasi, keluarga dll yang semuanya bisa mempengaruhi perilaku konsumen. Kedua, bagaimana perusahaan dapat mengomunikasikan produk kepada konsumen, sehingga konsumen mengetahui tentang produk tersebut.
Memahami perilaku konsumen harus selalu dilakukan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, tanpa kerangka yang jelas mereka tidak akan memberikan informasi yang akurat untuk membuat strategi pemasaran
Perusahaan dalam memasarkan produknya kepada konsumen dengan menggunakan stimulus-stilmulus pemasaran seperti iklan dan sejenisnya seperti promosi, hubungan masyarakat, publisitas, penjualan pribadi dan pemasaran langsung.
Iklan merupakan salah satu sarana untuk mempengaruhi massa juga merupakan alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, konsumen perlu mengetahui apa saja keunggulan produknya dengan produk yang lain.
Dalam proses mengomunikasikan produk ke pasar konsumen, sangat perlu diperhatikan oleh perusahaan yaitu slogan dan tema yang harus disampaikan seperti slogan iklan Nokia Connecting People. Persoalan ini penting karena berkaitan dengan perusahaan yang memposisikan produknya di mata konsumen.
Pembuatan iklan yang menggunakan slogan atau tema tertentu untuk mempersuasi konsumen. Pesan yang efektif dalam suatu iklan dan memberikan satu taraf ingatan terhadap nama produk atau merek. Jika seseorang mengatakan ”kesan pertama begitu menggoda” selanjutnya akan mengubah perilaku konsumen untuk membeli produk tersebut.
Perusahaan juga biasanya memasang tokoh yang berkompeten terhadap barang yang diiklankan seperti seorang artis. Misalnya seorang artis yang menjadi idola konsumen memakai produk yang diiklankan. Ketika iklan itu disampaikan kepada masyarakat atau konsumen, maka akan banyak konsumen langsung terpengaruh dan membeli produk itu dengan harapan produk yang dipakai oleh konsumen sama dengan tokoh atau artis yang menjadi idola konsumen.
Dalam pembuatan iklan, produsen bertindak sebagai sosok yang memiliki kekuatan yang luas biasa untuk menyuntikkan pesan-pesan yang terkadang penuh dengan tipuan dengan tujuan mendapatkan konsumen yang sebesar-banyaknya.
Pesan yang masuk ke dalam diri konsumen hanya menggunakan satu langkah yaitu dengan menggunakan media langsung ke konsumen. Iklan yang dipasang di media, baik media cetak atau elektronik akan dengan mudah membius konsumen, jika konsumen lengah maka akan mudah terkecoh oleh iklan yang dipasang, kemudian secara langsung mengubah perilakunya sesuai dengan yang diharapkan oleh pengiklan dan perusahaan.
Iklan sebagai bagian dari promotion mix telah menjadi bagian telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat di dunia. Dimana sejak kita bangun tidur telah diterpa produk iklan. Iklan memang sudah menjadi hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari.
Pesan yang disampaikan melalui media memiliki kekuatan yang maha besar untuk membentuk perilaku, pandangan atau tindakan dari khalayaknya. Maka tak jarang produk yang laku di pasaran adalah produk yang kemasan iklannya bagus, slogannya mudah diingat, model iklannya terkenal, berhasil mempersuasi penonton dan intesitas yang cukup tinggi, sehingga masyarakat secara tidak sadar menelan mentah-mentah isi dari iklan tersebut tanpa mempertimbangan terlebih dahulu.
Periklanan diakui atau tidak sekarang telah menjadi bagian dari sebuah sistem perekonomian. Karena perusahaan yang ingin mengiklankan produknya menggunakan biro iklan untuk membuat iklan dan media sebagai penyampai pesan iklan seperti surat kabar, televisi dan sebagainya. Sehingga semakin terbukanya pekerjaan yang lahir dari fenomena dari iklan.
Keberhasilan dari suatu perekonomian secara nasional banyak ditentukan oleh kegiatan-kegiatan periklanan seperti negara tetangga kita Singapura, dimana kegiatan periklanan dalam menunjang usaha penjualan yang menentukan kelangsungan hidup produksi pabrik-pabrik, terciptanya lapangan kerja, serta adanya hasil yang menguntungkan dari uang yang diinvestasikan.
Pada dasarnya periklanan adalah bagian dari kehidupan industri modern dan hanya bisa ditemukan di negara-negara maju atau negara yang tengah mengalami perkembangan ekonomi secara pesat. Kehidupan dunia modern kita saat ini sangat tergantung pada iklan, tanpa iklan produsen dan distributornya tidak akan dapat menjual barangnya, sedangkan disisi lain para pembeli tidak akan memiliki informasi yang memadai mengenai produk barang atau jasa yang tersedia di pasar. Jika itu terjadi maka dunia industri dan perkonomian modern pasti akan lumpuh. Jika sebuah perusahaan mempertahankan tingkat keuntungan, maka ia harus melangsungkan kegiatan-kegiatan periklanan secara memadai dan terus menerus.
Komunikasi periklanan di Indonesia belum lama berkembang, namun secara signifikan sistem tersebut telah memberikan pengaruh terhadap perekonomian nasional baik secara makro dan mikro.
Dalam tataran perekonomian secara makro keberadaan periklanan sangat penting bagi denyut perekonomian bangsa ini. Dengan adanya kegiatan komunikasi periklanan yang melibatkan dana sangat besar, periklanan ikut menggerakkan roda perekonomian. Dan secara bersamaan ia menjadi sistem tersendiri yang memiliki keterkaitan dan pengaruh terhadap sistem-sistem yang lain. Sedangkan dalam tataran mikro, iklan membantu kegiatan perusahaan khususnya dalam bidang pemasaran. Sedangkan dari segi konsumen, melalui iklan mereka mendapat informasi mengenai suatu produk.
Dari fenomena-fenomena di atas penjualan telepon seluler yang begitu pesat, maka penulis mencoba mengungkapkan pengaruh media massa terutama iklan media cetak yang mempengaruhi perilaku konsumen serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi dalam pembelian telepon seluler di Makassar.

B. Rumusan Masalah.
1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli telepon seluler dengan memilih merek tertentu ?
2. Apakah iklan yang menggunakan media cetak (surat kabar dan majalah) efektif untuk mengubah perilaku konsumen dalam pembelian telepon seluler?

C. Tujuan penelitian
1. Untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli telepon seluler dengan merek tertentu.
2. Untuk menganalisis iklan yang menggunakan media cetak (majalah dan surat kabar) untuk memgubah perilaku dalam pembelian telepon seluler.

D. Kegunaan Penelitian
1. Menambah pengetahuan dan wawasan kelimuan tentang media khususnya tentang iklan media cetak dan perilaku konsumen.
2. Untuk memperkaya khasanah penelitian yang ada serta dapat digunakan sebagai perbandingan penelitian berikutnya.